Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana, mengkritik konfigurasi politik pemerintahan saat ini yang dinilainya didominasi koalisi besar sehingga melemahkan fungsi pengawasan.
Dalam pandangannya, Indonesia sedang bergerak menuju model majority presidentialism, yang berisiko mengurangi kualitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan.
Demokrasi yang putusan 90 menunjukkan aturan dibengkokkan, konstitusi diabaikan, dan dikudeta dengan kepemiluan yang pura-pura. Seolah-olah ada pemilu prosedural, tapi substansinya antidemokrasi,”
kata Denny Indrayana kepada Owrite, Jumat, 8 Agustus 2026.
Ditambahkannya, konfigurasi tersebut membuat sistem presidensial berubah dari konsep ideal menjadi pemerintahan yang ditopang koalisi terlalu besar.
Menurut Denny, istilah majority presidentialism merupakan permainan kata untuk menjelaskan konsep dalam kajian ilmu politik mengenai tipe-tipe sistem presidensial.
Ia menegaskan, konsep tersebut memiliki dasar akademik dan pernah dibahas dalam literatur mengenai koalisi pemerintahan.
Jadi sistem presidensial itu ada tiga. Maaf, ini permainan kata saja, tapi konsepnya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Ada buku judulnya The Coalitional Presidency,”
bebernya.
Ia menjelaskan, tipe pertama adalah effective presidentialism. Yakni pemerintahan dengan koalisi yang proporsional, sehingga mampu bekerja secara efektif.
Bahkan, model ini ditopang koalisi yang terbatas namun cukup untuk menjalankan pemerintahan.
Presidensial efektif itu effective presidentialism. Koalisinya pas, terbatas, minimal winning coalition,”
jelasnya.
Tipe kedua, kata Denny, adalah minority presidentialism. Yakni pemerintahan yang didukung koalisi terlalu kecil sehingga rentan kehilangan dukungan politik.
Ia mencontohkan pengalaman Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid sebagai ilustrasi.
Kedua adalah presiden yang sial. Koalisinya itu kekecilan akibatnya dimakzulkan,”
ungkapnya.
Adapun tipe ketiga, menurut Denny adalah majority presidentialism. Yaitu ketika koalisi pemerintah terlalu besar, sehingga menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan.
Koalisinya oversize coalition, sehingga dia menjadi gemuk, obesitas, penyakitan, lambat bergerak, dan tidak sehat,”
pungkasnya.
