Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) membenahi sistem pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul sejumlah kasus yang jadi perhatian publik.
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengatakan evaluasi tak boleh berhenti dengan menindak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana di lapangan.
Standar kita harus jelas: zero accidents dan full accountability. Anak-anak harus aman. Setiap risiko yang dapat dicegah harus dicegah. Dan, ketika terjadi persoalan, sistem harus bertanggung jawab,”
kata Kholid, dalam keterangannya, Kamis, 10 September 2026.
Kholid mengingatkan MBG sebagai salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang menyangkut masa depan jutaan anak Indonesia.
Karena itu, keselamatan penerima manfaat mesti jadi prioritas utama dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
Dia minta BGN mengambil tindakan cepat terhadap sejumlah persoalan yang telah terjadi. Evaluasi dan penindakan tegas terhadap SPPG maupun pelaksana di tingkat lapangan dinilai penting. Namun, tak cukup untuk perbaiki tata kelola MBG secara keseluruhan.
Menurut dia, BGN merupakan institusi yang bertanggung jawab terhadap tata kelola program. Karena itu, ketika terjadi persoalan berulang, evaluasi juga harus diarahkan pada standar dan mekanisme pengawasan yang dibuat di tingkat lembaga.
Jangan setiap terjadi persoalan, evaluasi hanya berhenti di lapangan. BGN harus memastikan standar, sistem pengawasan, dan mekanisme pengendalian risikonya benar-benar mampu mencegah persoalan yang sama terulang,”
jelas Kholid.
Kholid menilai pergantian kepemimpinan di BGN harus jadi momentum untuk melakukan pembenahan mendasar. Perubahan tidak boleh hanya menghasilkan pergantian figur. Sementara, kelemahan dalam sistem pelaksanaan MBG tetap dibiarkan.
Kepemimpinan baru harus belajar dari berbagai kasus pada masa sebelumnya. Jangan sampai yang berubah hanya orangnya. Sementara, kelemahan sistem dan kesalahan yang sama terus berulang,”
kata Anggota DPR RI itu.
Lebih lanjut, dia menekankan prinsip zero accidents harus diterjemahkan ke dalam sistem pencegahan risiko, bukan sekadar menjadi slogan. BGN perlu perkuat standar keamanan pangan, pengawasan, deteksi dini, mitigasi risiko, hingga evaluasi secara berkelanjutan.
Kholid menuturkan untuk prinsip full accountability harus diterapkan setiap kali terjadi insiden. Pertanggungjawaban tak boleh berhenti pada petugas atau pelaksana yang berada di tingkat paling bawah.
Ketika terjadi persoalan, jangan hanya mencari siapa yang salah di lapangan. Harus dilihat juga apakah ada kelemahan dalam sistem, standar, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Anak harus aman dan sistem harus bertanggung jawab,”
tutur Kholid.
Lebih lanjut, dia menilai pendekatan tersebut penting agar persoalan dalam MBG tidak terus berulang.
Setiap insiden semestinya menjadi bahan untuk menguji apakah sistem pencegahan yang dibangun BGN benar-benar berjalan,”
ujarnya.
Kholid bilang kritik itu bukan dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan MBG. Sebaliknya, PKS ingin program unggulan pemerintah tersebut berjalan dengan standar keamanan dan tata kelola yang lebih kuat.
Kami ingin MBG berhasil. Justru karena ini merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan menyangkut masa depan generasi Indonesia, sistemnya harus semakin kuat,”
tuturnya.
